Untuk mendukung target tersebut, perseroan siap menambah 5 kantor cabang baru di tahun ini.
"Kita targetkan pembiayaan dan DPK hingga 30-40% di 2013," jelas Dirut BSB Riyanto saat ditemui di kawasan Sarinah, Kamis (7/3/2013).
Menurut Riyanto, fokus bisnis pembiayaan masih meliputi segmen kesehatan, pendidikan, perdagangan, transportasi, konstruksi serta migas.
Ia menambahkan, untuk mendukung pembiayaan dan perolehan DPK, BSB siap membuka cabang baru di berbagai wilayah.
"Diantaranya, Yogja, Semarang, Malang dan Pekabaru," terang Riyanto.
Ditambahkan Riyanto, BSB juga memberikan berbagai hadiah jika nasabah meningkatkan terus saldo tabungannya.
Pada kesempatan yang sama, Riyanto mengatakan izin bisnis gadai syariah BSB telah memperoleh lampu hijau dari BI. Dalam waktu dekat, diharapkan BSB sudah membuka layanan tersebut.
"April inilah insyaallah sudah bisa berjalan. Kita harapkan secepatnya," terangnya.
Untuk mendukung segala ekspansi BSB, Riyanto mengatakan diperlukan tambahan modal untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR). Saat ini CAR BSB berada di 12,4%.
"Modal yang dibutuhkan antara Rp 50 sampai Rp 100 miliar. Tapi skema memperoleh modal ini yang akan dibicarakan apakah via Bank Bukopin atau sukuk," tuturnya.
Penjualan Sukuk Ritel via Mega Capital Oversubscribe
Pada kesempatan yang sama, Riyanto menuturkan, BSB mengalami oversubscribe investasi Sukuk Ritel.
Dijelaskan Riyanto, banyak nasabah yang justru tidak kebagian berinvestasi sukuk ritel di BSB.
"Kita kan kerjasama dengan Mega Capital. Nah itu oversubscribe. Total kita dapat dana hingga Rp 27 miliar dari sukuk ritel kali ini," tuturnya.
Sebelumnya, BSB memang melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Mega Capital Indonesia untuk penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-005 tahun 2013.
Riyanto mengatakan penjualan sukuk ritel tersebut diharapkan dapat meningkatkan fee based income sekitar Rp 100 juta.
Dia menjelaskan, penjualan sukuk ritel ini adalah yang kelima sejak tahun 2011. Memiliki jangka waktu selama 3 tahun, sukuk ritel tersebut dapat dibeli oleh masyarakat individu dengan nominal minimal Rp 5 juta sampai Rp 5 miliar.
(dru/dnl)
