Hal tersebut dikatakan oleh salah satu tim pengkaji proyek Multi Purpose Deep Tunnel dari Kementerian PU, Danang Parikesit saat dihubungi detikFinance, Kamis (7/3/2013).
"Kalau dari Kementerian PU sendiri kita masih mengkaji. Kalau kita biayai dengan pola pembiayaan Public Private Partnership atau mengundang swasta mungkin sangat sulit. Kayaknya akan diarahkan ke pembiayaan oleh pemerintah," ungkap Danang.
Danang menjelaskan, dalam hitungan dan kajian yang tengah dilakukan oleh timnya, didapat total investasi sebesar Rp 47 triliun, yang terdiri dari biaya konstruksi sebesar Rp 26 triliun, sedangkan sisanya merupakan biaya pajak, perawatan dan lainnya.
Selain itu, ia mengatakan dalam pengkajiannya, jika dibebankan ke swasta, pemerintah akan menanggung Viability Gap Funding (VGF) dari proyek ini sebesar 89%. Angka tersebut menurutnya tidak sesuai dengan aturan dari Kementerian Keuangan yang menetapkan VGF maksimal sebesar 50%.
"Ya ini pasti terbentur aturan, tapi persoalannya kan kalau 89% sudah dapat dipastikan kalau ini tidak ditangani dengan pembiayaan swasta," ungkapnya.
Penyebab dari besarnya VGF ini menurut Danang ialah sumber pendapatan yang rendah yang akan didapat dari proyek ini, salah satunya jalan tol yang dapat beroperasi saat kondisi terowongan tidak banjir.
"Pertama biaya proyek sangat besar, traffic kendaraannya hanya 30.000. Kita juga belum melihat apakah ada pendapatan dari air baku, atau pengelolaan sampah nantinya. Masih sedang kita kaji," ungkapnya.
Akibatnya, Pemerintah DKI Jakarta sebagai inisiator proyek ini harus membiayai semua total investasi tersebut. "Kecuali jika pemerintah DKI mengajukan proposal ke pemerintah pusat, mungkin akan dipertimbangkan," pungkasnya.
(zul/hen)
