"Kita lagi berpikir meminjam saja dari perusahaan BUMN, atau swasta yang top untuk dipinjamkan duduk di BUMD. Kalau kita merekrut, kita belum mampu. BUMD yang belum sehat tidak mampu membayar gaji orang secara profesional kan?" ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/3/2013).
"Nah, sekarang mau cari orang yang rela turun gaji kan belum tentu ada yang mau juga. Itu orang yang dari perusahaan bisa nggak kita pinjamkan. Jadi yang bayar gaji tetap di perusahaan, BKO kita," tutur Ahok.
Dikatakan Ahok juga, ia dan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ingin ada perusahaan dari luar negeri yang rela mengirimkan ahlinya untuk melatih pegawai-pegawai BUMD.
Sebelumnya, Ahok juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan sistem holding atau induk usaha untuk badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI Jakarta.
Menurut data dari situs Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi DKI Jakarta, daftar BUMN di DKI adalah:
Bidang Properti
- PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
- PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
- PT. Jakarta Propertindo
- PT. Pembangunan Jaya
- PD. Pembangunan Sarana jaya
- BP. Taman Hiburan Rakyat Lokasari
- PT. Jaya Nur Sukses
Bidang Pariwisata
- PT. Jakarta Tourisindo
- PT. Pembangunan Jaya Ancol
- PT. Pakuan Internasional
- PT. Graha Sahari Suryajaya (Sheraton Media Hotel & Tower)
- PT. Jakarta International Expo
Bidang Perdagangan dan Industri
- PD. Pasar Jaya
- PD. Dharma Jaya
- PT. Food Station Tjipinang Jaya
- PT. Cemani Toka
- PT. Delta Djakarta, Tbk
- PT. Alakasa Industrindo, Tbk
- PT. Determinan Indah
- PT. Rheem Indonesia
Bidang Perbankan/Keuangan
- PT. Bank DKI
- PT. Asuransi Bangun Askrida
BidangJasa/Utilitas
- PD. Air Minum Jaya
- PD. PAL Jaya
- PT. Ratax Armada
(dnl/hen)
