Pemerintah Resmi Tunjuk Hutama Karya Garap Tol Trans Sumatera 2.700 Km

Jakarta - Pemerintah secara resmi menunjuk BUMN konstruksi PT Hutama Karya untuk menggarap Jalan Tol Trans Sumatera. Penunjukan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) pekan depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah telah setuju PT Hutama Karya menggarap tol sepanjang 2.700 km di wilayah Sumatera.


"Penugasan itu sudah diatur dalam Perpres kepada Hutama Karya yang 100% perusahaannya milik negara," kata Hatta usai Rapat Koordinasi (Rakor) terkait proyek Tol Trans Sumatera di kantornya, Lapangan Banteng, Rabu (6/3/2013)


Sumber pendanaan awal, menurutnya dilakukan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun. Ini sesuai dengan permintaan HK kepada pemerintah. PMN akan dilakukan secara bertahap seiring dengan pembangunannya.


"Bertahap tentu saja karena pembangunannya bertahap dilakukan," cetusnya.


Terkait nilai proyek, Hatta mengaku belum dapat disampaikan. Hatta menyatakan pembebasan lahan di Sumatera akan sedikit lebih mahal meski masih di bawah Jakarta.


"Kalau katakanlah pembebasan agak mahal sedikit. Tapi nggak semahal Jakarta. Sumatera beda dengan Jakarta," terangnya.


Menurut Hatta, proses pembebasan juga akan lebih mudah dibandingkan Jakarta. Hutama Karya diminta untuk tetap mengikuti aturan yang ada dan mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bekerjasama.


"Di Republik ini pembebasan tentu saja ada masalah, biasa. Nggak ada yang smooth. Tapi relatif jauh lebih gampang ketimbang di Jawa," ucap Hatta.


Seperti yang diketahui pemerintah telah menetapkan empat koridor utama dan tiga koridor pendukung. Keempat koridor utama adalah Lampung-Palembang (358 km), Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km) dan Medan-Banda Aceh (460 km).


Sedangkan tiga koridor pendukung adalah jalan Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km), dan Medan-Sibolga (175 km).


(hen/hen)