Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi Tak Boleh Ditunda

Jakarta - Pemasangan alat pengendali BBM subsidi atau Radio Frequency Identification (RFID) sangat diperlukan karena BBM bersubsidi masih dijual bebas di masyarakat. Sehingga pelaksanaanya tak boleh detikFinance, Minggu (30/6/2013).



Menurut Pri Agung, pengendalian konsumsi BBM tak perlu dilakukan jika pemerintah tidak memberikan subsidi BBM lagi kepada masyarakat alias BBM subsidi dihapuskan dan hanya dijual BBM sesuai harga keekonomiannya.


"Jika nanti sudah tidak ada subsidi harga BBM, maka untuk keperluan yang berhubungan dengan aspek keuangan negara (APBN) dalam masalah BBM ini, sebetulnya RFID tidak diperlukan lagi," jelasnya.


Namun sejatinya kata Pri, RFID tetap masih bisa bermanfaat bagi kepentingan Pertamina dalam memonitor berapa dan kemana distribusi BBM yang disalurkan.


"Sehingga, jika pemasangan RFID ini semakin ditunda, maka semakin sedikit manfaat yang bisa diperoleh, apalagi jika dikaitkan dengan tahun anggaran tahun ini," ucapnya.


Pri Agung mengungkapkan yang menjadi permasalahan jika RFID dipasang dikendaraan masyarakat, ini harus dijelaskan terlebih dahulu untuk siapa dan untuk kepentingan apa sebenarnya RFID ini dipasang pada kendaraan masyarakat.


"Apakah masyarakat yang selama ini tidak pernah menggunakan BBM subsidi tetap juga harus bersedia dipasang RFID, lalu apakah fungsi RFID hanya akan sebagai instrumen untuk memonitor berapa volume yang dikonsumsi atau selanjutnya akan digunakan untuk membatasi konsumsi BBM oleh masyarakat itu juga? itu harus jelas," tuturnya.


Memang kata Pri Agung, secara logis kalau masyarakat masih merasa perlu atau masih ingin mengkonsumsi BBM subsidi, konsekuensinya masyarakat harus rela dipasangi kendaraanya dengan RFID.


"Kalau aturannya sudah keluar, sudah sebaiknya jangan ditunda-tunda lagi," tandasnya.


(rrd/hen)