"Sistem perumahan nasional yang buruk, tidak hanya membuat segmen menengah bawah terpuruk. Kaum menengah pun terancam tidak dapat memiliki rumah khususnya di Jabodatebak," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya, Senin (25/11/2013)
Ali berkali-kali mengungkapkan kenaikan harga tanah yang tidak terkontrol mengakibatkan harga rumah ikut terdongrak. Program subsidi pemerintah yang berfokus kepada kaum MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pun tidak membuahkan hasil yang optimal.
Menurutnya kaum menengah setingkat manager pun, dengan penghasilan Rp 2,5-7 juta per bulan pun sulit untuk membeli rumah. Dengan penghasilan tersebut, mereka diperkirakan mempunyai daya cicil Rp 1 juta-2,5 juta perbulan yang berarti dapat membeli rumah dengan harga Rp 150-200 juta.
"Daya beli ini belum termasuk kemampuan uang muka yang umumnya menjadi salah satu faktor penghambat untuk dapat merealisasikan pembelian rumahnya. Umumnya mereka juga kesulitan juga untuk mengumpulkan uang muka," jelasnya.
Sehingga menurut Ali, dengan harga rumah seperti itu, maka tentunya akan sulit untuk mempunyai rumah di wilayah Jabodetabek. Kalaupun ada maka mereka harus memperhitungkan biaya transportasi setiap harinya untuk bekerja di Jakarta sebagai kaum komuter. Karena lokasi rumah tersebut mempunyai jarak tempuh yang jauh dari tempat mereka kerja di Jakarta.
"Yang terjadi kemudian adalah mereka tidak menempati rumah yang ada dan dibiarkan kosong dan kembali menyewa hunian di Jakarta. Dengan demikian maka uang cicilan akan tergerus dengan biaya kost/sewa rumah di Jakarta," katanya.Next
(hen/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
