Megawati Institute: Inflasi Tinggi Karena Harga Pangan, Rakyat Jadi Korban

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat inflasi selama bulan Januari 2014 sebesar 1,07%. Sedangkan inflasi tahunan (year on year) mencapai 8,22 persen.

"Kami memandang tingginya inflasi ini masih dipicu oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan," kata Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta kepada detikFinance, Selasa (4/2/2014).


Dijelaskan Arif, dalam rincian berita resmi yang dikeluarkan BPS kemarin, disebutkan bahwa bahan makanan memiliki kontribusi terbesar dalam membentuk inflasi bulan Januari yakni sebesar 0,56%.


"Dengan rincian inflasi yang demikian, sudah tentu rakyat miskinlah yang paling merasakan dampak dari inflasi yang terjadi bulan lalu, karena lebih dari separuh penghasilan mereka dikeluarkan untuk membeli bahan makanan yang harganya melonjak," ungkap Anggota Komisi XI DPR ini.


Demikian pula jika melihat angka inflasi tahunan yang terjadi (year on year), menurut Arif, secara umum selama bulan Januari 2013 hingga Januari 2014 telah terjadi inflasi sebesar 8,22 persen. Tetapi jika melihat rinciannya ternyata khusus untuk bahan makanan inflasi yang terjadi sebesar 11,43% selama kurun waktu tersebut.


"Fluktuasi komoditi-komoditi pangan memang sangat tinggi, hal inilah yang harus menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa persediaan bahan makanan kebutuhan masyarakat tersedia melalui distribusi, serta membeli kelebihan produksi saat panen raya untuk kemudian di lepaskan kembali ke pasar saat produksi turun," katanya.


"Pernyataan ini sudah berkali-kali kami sampaikan karena selama ini fungsi-fungsi semacam ini yang kurang diperankan oleh pemerintah sehingga pasar dikendalikan oleh pemilik modal besar untuk menguntungkan mereka dan rakyat kecil terus menjadi korban," imbuh Arif.


Kenaikan harga pangan kali ini juga dipicu oleh infrastruktur yang buruk dan diperparah dengan banjir yang terjadi disejumlah daerah sehingga menyebabkan pasokan logistik kembali terganggu. Untuk itu, sambung Arif, minimnya langkah-langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah membuat keadaan ini terus berulang dan tidak terselesaikan.


(dru/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!