"Memang Merpati ini numpuk sekali utangnya, bahkan sekarang sudah berdarah-darah begini dan berat dan kita cari jalan keluarnya. Saham Merpati hampir 100% milik pemerintah, dan selama 52 tahun Merpati sudah mengudara di penerbangan perintis, jadi Merpati punya jasa," ungkap Praktisi Penerbangan dan Dosen Aviation Universitas Gadjah Mada Arista Atmadjati, dalam diskusi 'Polemik' di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Menurut Arista, masalah internal Merpati sudah mulai terjadi sejak 2001 silam. Seharusnya pemerintah saat itu sudah mulai mengintervensi agar permasalah internal tidak terjadi hingga saat ini.
Arista setuju Merpati harus tetap hidup dan beroperasi. Pemerintah bisa melakukan banyak cara seperti menyuntuk modal atau bailout yang sama, seperti dilakukan kepada Bank Century.
"Fungsi strategis Merpati ini adalah menghubungkan pulau-pulau kecil jelas dia punya jasa. Merpati sejak tahun 2001 sudah punya masalah seharusnya sudah diintervensi oleh pemerintah apalagi dengan seringnya gonta-ganti direksi. Skema di-bailout saja seperti Bank Century pemerintah rela dan Merpati ini kan milik pemerintah," katanya.
Skema bailout atau suntikan dana adalah hal yang bukan mustahil dilakukan pemerintah. Mencontoh maskapai penerbangan dunia lain, pemerintah diminta tidak ragu untuk melakukan bailout Merpati agar tetap hidup.
"Utang Rp 4 triliun dari Rp 6,7 triliun itu adalah utang domestik. Bailout atau suntikan dana adalah hal yang bukan mustahil. Filiphina Airlines pernah bangkrut dan dibantu oleh negaranya dengan cara bailout. Ada juga Japan Airline yang di-bailout 1 juta yen oleh pemerintahnya. Lalu ada Cassa di Spanyol yang di-bailout pemerintahnya," jelasnya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
