"Kalau nggak ada pemiliknya lelang, kalau nggak bisa reekspor lagi," tegas Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Menurut PT Pelindo II selaku operator pelabuhan itu, kontainer-kontainer ini menumpuk selama 2-4 tahun lamanya. Bila Pelindo II mengeluarkan barang yang masuk katagori ditelantarkan pemilik itu, harus ada pihak yang bertanggungjawab. Namun sang pemilik barang sudah sulit ditemui. Selain itu, perusahaan jasa pelayaran juga akan menanyakan kontainer untuk pengangkutan barang ketika dikeluarkan dari pelabuhan.
"Makanya bagus juga kontainer itu secara progresif dikanakan pajak. Biar makin lama dia di situ, makin mahal pajaknya," kata Hatta.
Hatta mengatakan, aturan harus ditegakkan agar waktu tunggu bongkar muat bisa lebih dipersingkat. Dulu, lanjut Hatta ada sebuah pembahasan soal aturan lama inap kontainer di pelabuhan. Namun, hingga kini aturan tersebut belum jelas diimplementasikan.
"Waktu itu sudah pernah dibahas untuk memaksa mempercepat itu. Kalau bayarannya murah, ah mending taruh di situ. Nggak dikeluarin-keluarin," tutur Hatta.
Pelindo II harus menanggung beban akibat menumpuknya kontainer tersebut. Pelindo II harus menanggung biaya inap dan kehilangan potensi pendapatan akibat kontainer yang tertumpuk. Kondisi ini juga membuat arus perputaran kontainer terganggu di pelabuhan. Termasuk menanggung biaya listrik khusus kontainer untuk pendingin daging sapi.
"Kita rugi karena sudah mobilisasi alat, orang untuk bongkar muat, dan makan tempat," sebutnya.
Pelindo II pun telah dan sedang berkoordinasi kepada lintas institusi seperti Ditjen Bea dan Cukai terkait tertahannya kontainer di area pelabuhan.
(zul/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
