Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama Ahmad Kalla menyatakan pemberian subsidi yang terlalu besar dinilai tidak tepat apalagi kondisi infrastruktur di Indonesia sangat minim.
"Yang mematikan kita ini adalah subsidi. Bayangkan untuk subsidi listrik itu naik dari Rp 42 triliun menjadi Rp 90 triliun. Lalu siapa yang membiayai infrastruktur kita? Kita lihat struktur APBN kita kecil untuk infrastruktur. Anggaran kita itu jauh lebih besar untuk pendidikan, anggaran kementerian, daerah dan umumnya subsidi. Padahal membangun infrastruktur harus banyak insentif," kata Ahmad saat dialog Kebangkitan Industri Barang Modal Dalam Negeri di Gedung Kementerian Perindustrian Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (3/04/2014).
Ia mencontohkan buruknya infrastruktur di Indonesia terlihat dari minimnya ketersediaan listrik. Padahal permintaan listrik setiap tahun mengalami pertumbuhan. Sayangnya PT PLN (Persero) tidak mampu mencukupi kebutuhan listrik di dalam negeri, sehingga butuh dukungan swasta.
"Listrik saja untuk kebutuhan normal kita tidak cukup. Target PLN pertumbuhan permintaan listrik yang diberikan hanya 8%. Kalau mau ekonomi melaju 6% per tahun, perlu ada pertumbuhan listrik sebesar 9% dan 1,5% untuk menggantikan infrastruktur listrik yang cukup tua," imbuhnya.
Pemerintah telah menganggarkan pembangunan infrastruktur dalam APBN 2014 sebesar Rp 206 triliun. Jumlah itu tumbuh 11,77% dibandingkan pagu pembangunan infrastruktur APBN Perubahan 2013 yaitu Rp 188 triliun. Sedangkan dana subsidi untuk BBM saja mencapai Rp 200 triliun lebih.
Menurut Ahmad jumlah itu masih kurang untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Pemerintah harus berani mengurangi pemberian subsidi yang kemudian dialokasikan ke anggaran infrastruktur. Bila tidak dilakukan, lebih baik pemerintah tidur saja.
"Lebih baik kita tidur lagi dan lebih enak tidur. Saya pesimis kita bisa bangkit," cetusnya.
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
