Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bercerita, pada 13 April 2014 lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengunjungi Hiroshima, Jepang untuk menghadiri konvensi nuklir. Dalam pertemuan tersebut, Marty meminta Menteri Luar Negeri Jepang mengerti soal larangan ekspor tambang mentah oleh Indonesia.
"Pak Marty datang ke Jepang kaitan konvensi nuklir. Lalu dia dalam pembicaran dengan Menlu Jepang mengharapkan pengertian tentang beleid Minerba tersebut. Menlu Marty jelaskan kalau Undang-undang minerba ini produk Undang-undang. Artinya seluruh warga negara Indonesia termasuk pemerintah harus taati Undang-undang tersebut," ujar Lutfi saat ditemui di Pameran Inacraft 2014 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (23/04/2014).
Lutfi mengakui, Jepang keberatan atas aturan pelarangan ekspor tambang mentah. Oleh sebab itu, kehadiran Menlu Marty di Jepang adalah berupaya keras meminta pengertian pemerintah Jepang atas konsekuensi dari pelarangan ekspor tambang mentah itu.
"Sekarang yang kami mau cari adalah masalah persamaan dalam urusan ini dan ini bukan pertama kali kejadian. Di tahun 1978 itu Indonesia melarang ekspor kayu ke luar negeri. Yang terjadi adalah tutup semua perusahaan plywood (kayu olahan dasar) di Jepang. Tapi ya kita mesti mencari kerja sama baru, dan persahabatan berjalan," tuturnya.
Namun, hingga saat ini Jepang belum melaporkan keberatan atas aturan pelarang ekspor tambang mentah ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Bila Jepang benar-benar akan membawa masalah ini ke WTO, pemerintah siap untuk melawan.
"Inikan hubungan dua negara yang bermartabat. Tapi kita mesti lihat, apakah WTO itu apa yang sudah dijalankan. Tadi dalam rapat Menko juga sudah dibahas bahwa Kementerian Perdagangan akan me-leading (memimpin) dalam proses-proses kalau sampai terjadi ke WTO," jelasnya.
Seperti diketahui, Mitsubhisi menyerap nikel sebagai bahan baku utama di sektor otomotif yang cukup besar. Data dari Kementerian Keuangan Jepang tercatat, Jepang mengimpor 3,65 juta ton bijih nikel tahun 2011. Dari jumlah itu sebanyak 1,95 juta ton atau 53% berasal dari Indonesia.
"Ini ada Mitsubishi bisa tiap hari datang ke kantor pemerintah Jepang jam 9 pagi. Dibayar anak buahnya 1 untuk mengetuk pemerintah Jepang bagaimana nasib 4.000 karyawan dia (Mitsubishi). Ini dilakukan setiap hari, di manapun dan kapanpun," kata Lutfi beberapa waktu lalu.
Menurut Lutfi, cara yang dilakukan Mitsubsihi ini bisa menimbulkan tekanan terhadap pemerintah Jepang. Sehingga mau tidak mau Jepang akan menggugat Indonesia ke WTO.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
