Menanggapi ini, Dahlan mengaku dirinya seperti pejabat negara yang seolah-olah tidak melakukan persiapan yang matang di dalam mengambil keputusan termasuk soal rencana akuisisi BTN.
"Seolah-olah saya ini menteri yang ngawur. Ini sudah dikaji sangat mendalam. Melibatkan juga konsultan-konsultan terbaik di bidang keuangan. Ini juga sudah dikaji, dirapatkan, dikaji lagi," kata Dahlan usai rapat pimpinan di kantor pusat GMF AeroAsia, Tangerang, Kamis (24/4/2014).
Dipo sebelumnya juga memerintahkan agar para menteri tidak mengambil kebijakan strategis selama masa Pemilu yang memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Seperti kebijakan rencana akuisisi 60,14% saham pemerintah di BTN. Dahlan menyebut, kebijakan seharusnya tetap harus diambil meskipun saat ini sedang memasuki masa Pemilu Presiden.
"Kedua, pemerintah harus efektif sampai akhir masa pemerintah. Pemerintah seolah-olah demosioner setelah Pileg. Saya berpendapat harus efektif. Program-program harus jalan termasuk program masyarakat dan naikkan daya saing," jelasnya.
Mantan bos PLN ini menyebut keresahan terkait rencana akuisisi hanya muncul di kalangan terbatas yakni hanya pegawai BTN. Menurut Dahlan karena informasi yang diperoleh belum lengkap oleh pegawai BTN. Ia siap menjelaskan hal ini kepada karyawan BTN jika para pimpinan di bank BUMN tersebut tidak sanggup memberikan informasi.
"Kalau ini disebut resahkan masyarakat. Itu hanya karyawan BTN. Kalau nggak direksi nggak sanggup, saya yang hadapi. Demo ke saya. Ada yang resah, satu dua karena kurang penjelasan. Disebut BTN akan hilang. Dia belum baca penjelasan, bahwa BTN tetap eksis, dan bahwa pembiayaan perumahan tetap besar," jelasnya.Next
(feb/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
