Pantauan detikFinance, Jumat (26/4/2014) tampak hadir dalam agenda ini adalah Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Direktur Utama PLN Nur Pamudji dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Deddy S Priatna.
Meskipun dalam undangan, seharusnya hadir Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri ESDM Jero Wacik, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji dan intansi terkait lainnya.
PLTU Batang rencananya dimulai pada tahun 2010. Namun karena ada persoalan lahan, PLTU yang nantinya akan menjadi terbesar di Asia Tenggara tak kunjung dibangun. Saat ini masih tersisa 26 hektar yang belum dibebaskan.
Proyek ini juga merupakan produk dari perjanjian kerja sama (PKS) atau public private partnership (PPP) pertama di Indonesia. Dengan menggabungkan kerjasama antara pemerintah dengan investor asing.
PLTU Batang dibiayai oleh utang dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). PLTU menggunakan bahan bakar batubara yang dipasok dari dalam negeri. Jepang telah memilih teknologi yang ampuh untuk membuat emisi batubara tersebut menjadi rendah.
Bila tidak selesai pada 2016, maka ancaman krisis listrik di Jawa makin nyata. Pasalnya kebutuhan listrik masyarakat khususnya di Jawa makin tinggi.
(mkl/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
