Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, kebijakan subsidi termasuk subsidi BBM erat dengan keputusan politik, sehingga pendekatan kebijakannya pun berbasis pertimbangan politik.
"Saya selalu berkata, bahwa masalah subsidi itu kebijakan politik. Jadi keputusannya juga harus dilakukan secara politik," kata menteri yang biasa disapa CT ini di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Senin (26/5/2014)
CT mengatakan saat ini yang dilakukan pemerintah adalah melakukan APBN Perubahan 2014. Proses APBN Perubahan akan menjadi dasar apakah akan ada opsi pengurangan subsidi dan soal kapan waktunya, atau sebaliknya.
"Semua opsi itu kita buka semua kita buka dari segi pelaksanaan di bidang perekonomian. Tetapi ini keputusan politik antara pemerintah dan DPR," katanya.
Ia menuturkan berdasarkan pengalaman dalam beberapa tahun terakhir terkait opsi pengurangan subsidi atau kenaikan harga BBM butuh waktu panjang. Dari mulai wacana hingga waktu gelontorannya butuh waktu setengah tahun.
"Semua opsi saya buka untuk pengurangan subsidi. Masalahnya ekonomi sedang melemah. Kalau kita tidak hati-hati mengambil kebijakan bisa jadi masalah. Jangan melihat 1 ditambah 1 sama dengan dua. Tetapi ribuan jadi tidak sesimpel yang diharapkan," tegas CT.
Meski demikian, CT akan membantu presiden terpilih pada Juli 2014 nanti terkait permasalahan subsidi BBM yang melonjak, termasuk mencari solusinya.
"Saya juga akan berkonsultasi dengan presiden terpilih. Tetapi yang bisa kita lakukan tetap kita lakukan," katanya.
Seperti diketahui anggaran subsidi BBM tahun ini bengkak dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Anggaran subsidi listrik juga naik dari Rp 72 triliun menjadi Rp 107 triliun.
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
