Jawa Terancam Krisis Listrik 2018, Ini Janji JK

maka -Kondisi kelistrikan di Jawa terancam krisis atau kekurangan pasokan pada 2018, faktor utamanya adalah molornya proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah. Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokow Widodo (Jokowi) berjanji mempercepat proyek tersebut.

"Kita akan selesaikan secepatnya. Itu kan masalah 30 hektar lahan di sana (proyek PLTU Batang). Tapi segera akan kita percepat pembangunannya," ujar JK di TPU Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/5/2014).


Saat ini, memang beban puncak listrik di Jawa adalah 23 ribu megawatt (MW), sementara kapasitas listrik yang ada adalah 31 ribu MW. Namun 4-5 tahun ke depan, beban ini bakal naik bila tak ada tambahan listrik.


Direktur PLN Nur Pamudji mengatakan, dirinya tidak membantah pernyataan pemerintah soal ancaman krisis listrik di Jawa pada 2018. Ini akan terjadi bila tidak ada pembangkit listrik baru yang dibangun.


Andalan pemerintah saat ini untuk Jawa adalah dari PLTU Batang di Jawa tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW. Proyek ini molor pelaksanaannya. Bahkan, pembebasan lahan yang harusnya rampung pada 2012 lalu, sampai saat ini belum juga selesai.


Misalkan, masalah lahan PLTU Batang selesai tahun ini paling cepat, maka untuk pembangunan PLTU dibutuhkan waktu paling cepat 4 tahun untuk konstruksinya. Karena proses uji kelayakan dan lelang pekerjaan sudah dilakukan.


"PLTU Batang harusnya 2016 sudah selesai, kalaupun ada persoalan ya selesai 2017 lah,. Tapi sekarang 2014, pembebasan tanah saja tidak. Awas krisis listrik 2018," jelas Nur saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu lalu (30/5/2014).


Nur mengatakan, PLTU Batang sangat penting untuk mengatasi defisit listrik di sistem Jawa-Bali. PLTU Batang akan menjadi PLTU terbesar se-Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Ia akan menjadi PLTU keempat di Jateng (setelah Cilacap, Jepara, dan Rembang), ke-12 di Jawa, dan ke-38 di Indonesia.


Biaya pembangunannya diperkirakan mencapai Rp 35 triliun, yang berasal dari konsorsium investor yang tergabung dalam PT Bhimasena Power Indonesia (BPI). Diperkirakan, proyek ini membutuhkan lahan seluas 200 hektar, yang berasal dari tiga desa di Kecamatan Kandeman, Batang.


Ingin tahu cerita pembebasan lahan di PLTU Batang? Anda bisa klik di sini. Ada juga penjelasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal masalah pembebasan lahan tersebut, di sini.


(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!