Namun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ada jutaan rumah di Indonesia yang belum berpenghuni. Sebagian ada di Jabodetabek.
"Ada 2 juta rumah yang belum ditempati di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 200.000 ada di Jabodetabek," kata Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo di acara Industrialisasi Perumahan di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Kamis (28/08/2014).
Tidak hanya itu, masalah kebutuhan lahan yang menjadi penghambat pembangunan pemukiman penduduk khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga sebenarnya bisa diantisipasi dengan penggunaan tanah wakaf. Laju pertumbuhan tanah wakaf per wilayah per tahun di Indonesia rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan negara Singapura.
"Sekitar 80% rumah di Indonesia dibangun secara swadaya. Lalu kalau masalahnya lahan, rata-rata tanah wakaf per wilayah di Indonesia itu 1.000 meter persegi, Singapura hanya 700 meter persegi," jelasnya.
Dengan adanya fenomena ini, lanjut Tri, setidaknya ada enam pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintahan mendatang. Pekerjaan tersebut adalah memfasilitasi penyediaan rumah khususnya bagi MBR, perbaikan kebijakan perumahan rakyat, tata kelola lahan, akses keuangan/anggaran, pemberian kredit mikro, dan penyediaan sarana dan prasarana.
Di tempat yang sama, Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Khalawi AH berpendapat, penyediaan perumahan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam era otonomi, daerah diharapkan mampu berperan lebih untuk kesejahteraan masyarakat.
"Penyediaan papan dan jumlah backlog kita semakin bertambah. Kami harap ke depan Kemenpera dan stakeholder lainnya bisa menyelesaikan backlog. Di era otonomi seperti ini, peran pemerintah daerah penting. Kami akan undang seluruh bupati, wali kota, dalam pernyataan bersama untuk mengurus kebutuhan papan," terangnya.
(wij/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
