Dana Bangun Tol Trans Sumatera 2.600 Km Setara Subsidi BBM Setahun

Jakarta -Proyek Tol Trans Sumatera hingga kini belum juga dibangun padahal sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu. Persoalan dana menjadi masalah utama mega proyek di Pulau Sumatera ini.

Tol Trans Sumatera total terdiri 23 ruas sepanjang 2.628 km. Ada 1.833 km jalan utama dan 770 km sebagai koridor pendukung dan melewati semua provinsi di Sumatera. Total kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.


Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman mengatakan cukup ironis jika Trans Sumatera yang sangat dibutuhkan untuk ekonomi Sumatera tak dibangun gara-gara persoalan pembiayaan. Tol ini sempat dilakukan tender kepada swasta namun tak ada peminat karena belum layak secara finansial.


"Menurut saya subsidi BBM pakai saja buat bangun tol (Trans Sumatera). Makanya itu nggak lucu kan, pemerintah selama ini alasannya nggak kuat biayai infrastruktur, padahal subsidi BBM hampir Rp 300 triliun setiap tahun," katanya kepada detikFinance, Rabu (17/9/2014).


Seperti diketahui anggaran subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 246 triliun. Sedangkan untuk tahun depan dianggarkan Rp 291 triliun.


Fatchur menjelaskan seharusnya pemerintah Indonesia bisa meniru Malaysia dalam membangun jalan tol. Pemerintah Negeri Jiran tersebut siap pasang badan atau memberikan penjaminan terhadap investor swasta yang membangun tol. Artinya jika ada investor yang menggarap tol yang kurang 'seksi' atau belum layak secara finansial, lalu kemudian merugi maka pemerintah bisa memberikan penjaminan.


"Di Malaysia awal itu bikin tol itu 400 km dari utara ke selatan semenanjung. Skemanya memang bukan pakai dana APBN tapi pakai swasta, tapi kalau si operator tol mengalami negative cashflow pemerintah akan tanggung," katanya.


Di Indonesia, skema ini tak bisa dilakukan karena terbentur dengan ketentuan Undang-undang Keuangan Negara. Padahal, menurutnya jika pemerintah berkomitmen dan berani mengambil risiko melakukan penjaminan, maka proyek-proyek tol yang selama ini belum layak secara finansial, pihak swasta akan tertarik.


"Setelah pemerintah Malaysia memberikan jaminanan, pembangunan tol pesat. Hasilnya sekarang tol tak perlu dijamin lagi, karena sudah feasible," katanya.


Namun Fatchur mengakui di Malaysia hanya wilayah semenanjung saja yang mengalami pesatnya pembangunan infrastruktur tol. Sedangkan di wilayah negara bagian di Borneo (Serawak dan Sabah) justru belum ada tol karena penduduknya relatif sedikit daripada di semanjung. "Misalnya di Serawak nggak ada tol," katanya.


(hen/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!