Menurut Dolfie OF Palit, Anggota Komisi XI DPR, kuota itu diputuskan dengan skenario pengendalian konsumsi BBM. Politisi PDI-P ini juga menampik bahwa pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sudah ambil ancang-ancang untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kuota sebesar 46 juta KL yang diputuskan kemarin itu dengan skenario pengendalian. Bukan kenaikan harga BBM," tegas Dolfie kala ditemui di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Jika ada skenario kenaikan harga BBM, lanjut Dolfie, pastinya inflasi diasumsikan lebih tinggi. Di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, asumsi inflasi hanya 4,4%.
"Asumsi inflasi 4,4%. Kalau kenaikan harga harusnya lebih tinggi," ujarnya.
Dolfie menyebutkan, kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang harus dibahas secara detil dan hati-hati. Pasalnya, kebijakan ini berdampak luas pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok miskin.
"Masih dikaji. Lihat nanti," sebutnya.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
