"Kalau nanti wali kota nggak bisa selesaikan, gubernurnya telepon, nggak bisa menterinya telepon, menterinya nggak bisa, saya dan Pak JK yang turun," kata Jokowi dalam acara dialog dengan 1.000 pengusaha di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (18/8/2014).
Jokowi menegaskan, seharusnya ketika swasta sudah bersedia mau membangun infrastruktur, tak lagi dipusingkan soal pembebasan lahan. Ini harus dituntas oleh pemerintah, bukan investor.
"JORR W2 bagian selatan itu 15 tahun lalu dimulai 9 tahun lalu berhenti 142 KK tidak setuju padahal hanya 1,5 km. Saya datangi kampung itu, kumpulin. Kenapa? Pak harganya kurang tinggi, saya bawa makan, saya ajak jumatan, pikiran saya lama. Saya ajak makan keempat beres. Hanya 4 kali pertemuan," katanya.
Menurutnya masalah seperti ini bebas dituntas oleh aparat pemerintah di bawahnya nanti. Namun ia berjanji siap turun menyelesaikan masalah-masalah teknis yang tak bisa diselesaikan bawahannya.
"Ya masa presiden nanti ngurusin begini, tapi kalau itu diperlukan saya akan lakukan, Pak JK juga akan lakukan, kami sudah komitmen, masalah kita kan masalah lapangan seperti itu," katanya.
Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bagi masyarakat yang penting diajak komunikasi ketika ada proses pembebasan lahan. Hal ini terjadi juga pada kasus pembebasan lahan di Tanjung Priok, sudah 8 tahun tak beres-beres namun dengan dialog hasilnya lahan bisa dibebaskan.
"Yang penting rakyat diajak bicara, kalau sudah pada titik tertentu akan saya apa ya jangan kasar kasar kayak dilibas ya digusur lah. Ini untuk kepentingan umum," katanya.
(hen/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
