"Pemerintah akan menerapkan tariff adjusment pada pelanggan industri i-3 dan i-4, rumah tangga R1 1.300 Va, 2.200 Va, R2 3.500-5.000 Va, Pemerintah P2, P-3, dan layanan khusus mulai 1 Januari 2015," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2014).
Jarman mengatakan, penerapan tariff ajudsment tersebut dilakukan, karena pada 2014 tarif listrik untuk golongan tersebut tidak disubsidi lagi.
"Lewat tariff adjusment tersebut, apabila terjadi perubahan kurs dan harga minyak internasional, maka akan ada perubahan tarif harga, bisa naik tarifnya bisa turun tarifnya. Tapi jika turun, tarifnya tidak sampai menyentuh tarif subsidi listrik," jelasnya.
Sementara itu, pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati subsidi listrik pada APBN 2015 mencapai Rp 68,69 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan penetapan subsidi tahun ini di APBN Perubahan 2014 mencapai Rp 85,75 triliun.
"Komisi VII DPR menyetujui usulan pemerintah terkait penetapan subsidi listrik 2015 mencapai Rp 68,69 triliun," kata Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan.
Pemerintah dan Komisi VII juga menyepakati asumsi subsidi listrik dalam RAPBN 2015 yakni:
- Nilai Tukar Rp 11.900/US$
- Harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) US$ 105/barel
- Pertumbuhan Penjualan Listrik 9%
- Susut Jaringan 216,39 Twh
- Bauran Energi BBM 8,45%
- BPP Tenaga Listrik 8,53%
- Margin Usaha 7% dengan insentif investasi Rp 19,97 triliun
- Tarif Tenaga Lisrik rata-rata Rp 1.093 per Kwh
- BPP (biaya pokok produksi) + Insentif Investasi Rp 305,25 triliun
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
