Ketika Kasus Pajak HSBC Jadi Perdebatan Politik

Jakarta -Kasus penghindaran pajak yang melibatkan HSBC mulai berbuntut panjang. Kini, perdebatan mengenai masalah yang menimpa bank terbesar kedua di dunia itu mulai menjamah ranah politik.

Seperti dikutip dari Reuters, Senin (23/2/2015), kasus HSBC mulai memicu perdebatan politik di Inggris. HSBC sendiri meski berkantor pusat di London.


Vince Cable, Menteri Bisnis, Inovasi, dan Keahlian Inggris, menegaskan bahwa jangan ada lagi praktik serupa terulang. Dia ingin penghindaran pajak seperti ini hanya menjadi sejarah.


"Ini memang terjadi sekitar 10 tahun lalu. Kita semua butuh kepastian bahwa praktik seperti ini tidak berlanjut," tegas Cable.


Cable juga menyindir otoritas pajak. Menurutnya, HMRC begitu berani menindak warga biasa tetapi tidak serius menangani kasus yang membelit mereka yang berduit.


"Tindakan kepada rakyat biasa dan orang miskin begitu berat. Tapi kepada yang kelas kakap, seperti perusahaan dan orang kaya, tidak disikapi serius. Ini salah dan harus diubah," jelas Cable.


Bahkan Cable juga sampai menyebut nama Stephen Green, yang merupakan mantan bos HSBC dan pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Investasi pada 2011-2013.


"(Green) memang belum memberi pernyataan mengenai perannya dalam masalah ini. Saya tentu ingin dia berbicara," tutur Cable.


Ed Miliband, Pemimpin Partai Buruh yang saat ini menjadi oposisi, mengatakan pajak akan jadi sorotan utama bila Partai Buruh memenangkan pemilu berikutnya. Menurut Miliband, perlu ada perubahan otoritas pajak dari mulai akar sampai rantingnya.


(hds/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com