Besok, DPR Gelar Ujian Deputi Gubernur BI

Jakarta - Komisi XI DPR siap menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Adapun calon yang mengikuti ujian adalah Perry Warjiyo dan Hendar.

"Perry Warjiyo akan diuji pada pagi sementara Hendar siang. Semua tanggal 13 Maret 2013 besok," ungkap Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis kepada detikFinance, Rabu (13/3/2013).


Ditambahkan Harry, Komisi XI akan langsung memutuskan siapa yang terpilih menjadi Calon Deputi Gubernur BI pada malam harinyal.


"Malam keputusan Komisi XI, saya belum tahu apakah bisa aklamasi atau voting," jelasnya.


Ketika dikonfirmasi siapa yang lebih berpeluang, Harry menjelaskan keduanya bisa diandalkan menjadi Deputi Gubernur.


"Namun tampaknya saya perhatikan walau keduanya punya kompetensi yang kuat, Perry lebih unggul karena lebih senior, tapi segala sesuatu bisa saja terjadi bila Hendar mampu meyakinkan Komisi di acara fit and proper test atas dirinya," jelas Harry.


Seperti diketahui, Perry Warjiyo saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur BI, sementara Hendar menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI.


Keduanya dipilih Presiden SBY atas rekomendasi Gubernur BI pada September 2012 untuk mengantikan posisi Budi Mulya yang habis pada November 2012 lalu.


Perry Warjiyo dalam keterangannya mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung stabilitas sistem keuangan.


Perry menjelaskan optimalisasi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial itu akan mampu membantu BI menjalankan peran strategisnya dalam mengawal perekonomian nasional menuju stabilitas makroekonomi dan kesinambungan perekonomian.


Selain itu, BI juga perlu mempererat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta OJK untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional.


Kebijakan moneter yang hanya bertumpu pada suku bunga, menurutnya tidak akan efektif dan biayanya mahal untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti inflasi tinggi, nilai tukar yang bergejolak, kredit yang melaju terlalu cepat, dan neraca pembayaran yang defisit.


"Suku bunga akan terlalu tinggi dan membebani perekonomian. Biaya moneter yang harus dikeluarkan BI juga akan mahal," katanya.


Perry menjelaskan ada lima instrumen kebijakan yang akan diterapkan yaitu mengarahkan BI rate agar pergerakan inflasi berada dalam sasaran, menjaga stabilitas nilai tukar sesuai kondisi fundamental, pengendalian aliran modal asing khususnya yang berjangka pendek dan spekulatif, pengendalian likuiditas dan kredit agar konsisten dengan arah prakiraan makroekonomi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan penguatan komunikasi kebijakan.


(dru/dnl)