"Kemungkinan besar Inalumnya akan dijadikan BUMN," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat singkat saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/3/2013).
Ia pun meyakini, proses pembelian dan kepemilikan saham Inalum akan rampung dalam waktu dekat. Saat ini proses finalisasi tengah dilakukan dan pemerintah menghitung nilai aset dari Inalum.
"Inalum sedang dalam finishing untuk menyelesaikan dengan pihak Jepang nilai buku yang disepakati untuk kedua belah pihak. Dua-duanya sudah menghitung dan kami sudah meminta BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) juga untuk menghitung. (Mengenai harga) jangan terlalu murah dan mahal dan masih ada waktu sampai Oktober tinggal ketuk palu," cetusnya.
Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham PT Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.
Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp 7 triliun.
(wij/dnl)
