Deputi bidang Perumahan Formal Kemenpera Panghiutan Marpaung mengungkapkan awalnya ada rusun sewa subsidi yang harga sewanya hanya Rp 200 ribu/bulan/unit yang ditujukan ke masyarakat berpenghasilan rendah. Namun setelah beralih tangan ke orang-orang kaya kini harga sewanya bisa mencapai Rp 1 juta/bulan/unit.
"Kalau pemerintah katakan sewanya Rp 150-200/bulan, kalau lokasinya strategis ada pasar Rp 1 juta itu dilepas oleh mereka. Jadi mereka ambil selisihnya," ungkap pria yang akrab disapa Paul kepada detikFinance di Kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Jalan Raden Fatah, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2013).
Menurut Paul, tren seperti itu terjadi di rumah susun sewa di Jabodetabek, namun tak berlaku untuk rumah susun milik. Fenomena ini menurutnya bukanlah merupakan hal yang asing lagi.
"Banyak itu, coba sekali-kali main ke rusun di Benhil, Tebet, Cawang, banyak kok. Asalkan strategis, dia lepas ke orang yang lebih mampu," katanya.
Ia mengatakan, rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah tidak mempunyai rasa memiliki terhadap rusun yang disewanya, dan itupun menjadi faktor keengganan MBR untuk tinggal di rusun.
"Untuk masyarakat bawah, perlu adaptasi yang biasanya dari rumah vertikal tentu ada perubahan perilaku, termasuk kegiatan yang sifatnya kurang baik. Ada transaksi obat terlarang, ada istri muda, dan hal-hal sosial. Dan sering juga dari sisi dihuni keluarga, anak-anak jatuh. Itu dari sisi masyarakatnya. Jadi masalah culture," pungkasnya.
(zul/ang)
