Hal tersebut seperti diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago ketika dihubungi detikFinance, Minggu (5/5/2013).
"Pemerintah syaratkan DPR harus setujui adanya kompensasi kepada rakyat miskin termasuk BLT jika harga BBM dinaikan, ini seperti hanya lempar tanggung jawab saja," kata Andrinof.
Pasalnya tahun sebelumnya ketika pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM, DPR mengunci dengan mengeluarkan syarat jika ingin menaikan harga BBM subsidi.
"Tahun lalu juga mau naikan harga BBM, DPR beri syarat, harga minyak harus naik sekian dalam beberapa bulan sehingga pemerintah nggak jadi naikan harga BBM karena syaratnya tidak bisa terpenuhi, sekarang diberi kewenangan naikan harga BBM pemerintah lempar lagi ke DPR harus izinkan beri BLT, sama saja lempar-lemparan tanggung jawab yang hanya membuat masyarakat terombang-ambing," ucapnya.
Dampak wacana-wacana seperti membuat masyarakat yang terkena imbasnya.
"Harga-harga sudah naik, apalagi sekarang peringkat investasi Indonesia turun gara-gara BBM tidak kunjung naik. Ya memang sebenarnya BBM harus naik cuma jangan juga terlalu tinggi atau bahkan diserahkan ke harga pasar, pemerintah tetap harus atur, tapi naiknya jangan tinggi maksimal 15% saja agar inflasinya terjaga," tandasnya.
(rrd/ang)
