Pembahasan RAPBN-P 2013 dikebut agar segera disahkan, karena selain ada perubahan postur anggaran, di dalamnya ada paket kompensasi untuk rakyat miskin pasca kenaikan harga BBM subsidi. Paket kompensasi tersebut termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) Rp 150 ribu/bulan untuk 4 bulan kepada 15,5 juta keluarga miskin.
Fraksi Partai Hati Nurani Bangsa (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak keras kenaikan harga BBM subsidi.
Hal ini disampaikan oleh masing-masing Anggota Fraksi DPR dari Partai Hanura, PDI-P dan PKS saat memberikan pandangan partainya dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN Bappenas Armida Alisjahbanam, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
"Fraksi Hanura menolak kenaikan harga BBM. Penolakan ini adalah karena masih banyaknya optimalisasi pendapatan negara seperti efisiensi tata kelola negara yang belum dilakukan," ungkap Anggota Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Menurutnya, dengan kenaikan harga BBM subsidi, maka inflasi hingga akhir 2013 akan menembus 7,6%. Sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun. "Jika kenaikan harga BBM dilakukan, maka dapat meningkatkan inflasi hingga 7,6%. Tetapi jika tidak dinaikkan angka inflasi diperkirakan hanya 5,58%," katanya.
Selain itu, Partai Hanura juga memberikan usulan kepada pemerintah agar pemberian bantuan langsung sementara 'Balsem' dapat disesuaikan. Pihaknya lebih mendukung jika pemerintah membangun pusat ekonomi atau memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Soal Balsem, kita lebih mendukung untuk membangun pusat ekonomi di perbatasan dan program infrastruktur. Jadi bukan bagi-bagi uang tetapi membagi pekerjaan," cetusnya.
Sama dengan partai Hanura, anggota DPR dari Fraksi PKS Yudi Yudiani juga menolak kenaikan harga BBM subsidi. Baginya kenaikan harga BBM akan menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia.
"Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah ini tidak sungguh-sungguh. Kenaikan harga tidak tepat karena pemerintah tidak berhasil untuk mengatur volume BBM bersubsidi. Pemerintah juga tidak sungguh-sungguh melakukan diversifikasi energi. Sehingga kami memandang kenaikan ini tidak tepat dan akan meningkatkan angka rakyat miskin dan merusak perekonomian kita yang sedang melambat," kata Yudi.
Soal 'Balsem', Yudi mengatakan, pemerintah bisa membagikannya tanpa harus menaikkan harga BBM subsidi. "Bantuan rakyat perlu diberikan tanpa harus dibarengi kenaikan harga BBM subsidi. Besaran subsidi masih memungkinkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Pemerintah masih memiliki uang untuk menutupi subsidi," ujarnya.
Fraksi PDIP juga menolak keras kenaikan harga BBM subsidi. Anggota Fraksi PDIP Sahid M. Mulyadi bahkan mengatakan pihaknya mempunyai APBN sendiri dim ana alokasi anggaran dan keuangan yang ada di dalamnya tanpa ada kenaikan harga BBM subsidi.
"PDIP memberikan pendapat terkait kenaikan harga BBM. Fraksi kami mempertanyakan apakah kemampuan keuangan negara bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR. Kita mencantumkan inflasi hanya 6% dengan catatan BBM tidak naik. Maka perlu dilakukan upaya stimulus. Yaitu mengusulkan program padat karya di desa untuk menolak inflasi. Kita memiliki postur APBN sendiri tanpa menaikan harga BBM," jelasnya.
Keputusan kenaikan harga BBM subsidi memang tinggal menunggu pengesahan RAPBN-P 2013 Senin nanti. Pemerintah tak mau menaikkan harga BBM subsidi yaitu premium jadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter, jika anggaran kompensasi belum disahkan DPR. Kita tunggu saja pengesahan RAPBN-P 2013 Senin nanti.
(dnl/dnl)
