"Sudah disepakati di dalam rapat kabinet. Tidak masalah bagi saya (harga BBM naik)," ujar Suswono saat ditemui detikFinance di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Seperti diberitakan, PKS secara resmi belum memutuskan menolak rencana kenaikan harga BBM. Hanya sejumlah elite PKS di DPP sudah menyampaikan penolakan ini. Sikap itu kemudian dikritik berbagai pihak, terutama partai koalisi pemerintahan.
"PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq.
PKS menilai pilihan terhadap kebijakan kenaikan BBM akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial.
PKS juga beranggapan kegagalan pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tata kelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat.
"Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energy mix dan menyiapkan sistem serta infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut," kata Mahfudz.
"Jika cara ini yang diambil maka persoalan tidak akan selesai, sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban," terangnya.
PKS juga memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM di jalan-jalan sejak akhir Mei 2013. Selain itu PKS juga sempat menggelar aksi penolakan.
(wij/dnl)
