Ternyata, Sejak tahun 2008 Bali telah direncanakan memiliki jalan tol atas laut, atau lebih tepatnya adalah jembatan tol. Kala itu, sebuah lelang proyek pembuatan proyek jembatan tol yang menghubungkan Pulau Serangan dan Tanjung Benoa itu sepi peminat, bahkan sampai proses lelang dilakukan 2 kali pun, hasilnya nihil.
"Jadi terdahulu itu sudah 2 kali dilakukan tender oleh pemerintah sejak tahun 2008, peminatnya nggak ada. Wajar karena tingkat kelaikannya nggak feasible," kata Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Tbk Abdul Hadi saat dihubungi detikFinance, Jumat (14/6/2013)
Hadi mengatakan, saat itu, untuk membangun sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Serangan ke Pulau Benoa dibutuhkan investasi sekitar Rp 5 triliun.
"Artinya karena itu nggak jalan, nggak ada yang minat, kalau mau dibangun harus menggunakan APBN," lanjutnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Hadi mengatakan, pihaknya menginisiasi dibangunnya jalan tol yang tidak membebani APBN, dan ditawarkan dengan konsep baru yaitu dengan trase Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa.
Sesuai dengan Keppres No. 67, lanjut Hadi, investor diberikan hak untuk menjadi pemrakarsa. Melihat kondisi jalan di Bali yang semakin padat khususnya di Bandara Ngurah Rai yang hampir selalu penuh, juga kondisi yang sama terjadi di Pelabuhan di Bali, Jasa Marga membentuk konsorsium bersama beberapa BUMN untuk membuat jalan tol yang kini dikenal dengan sebutan jalan tol atas laut Bali.
"Jadi istilahnya kita menyulap apa yang tadinya tidak feasible menjadi feasible. Berarti APBN-nya nggak perlu, dikerjakan oleh BUMN yang kita sinergikan, Jasa Marga jadi leader. Kita cari investasi semurah mungkin, dan separuhnya dari itu. " katanya.
Selain itu, pembangunan jalan tol melayang sepanjang 12,7 km dengan dana Rp 2,4 triliun, ini pun tidak terlalu membutuhkan pembebasan lahan, juga, lanjut Hadi, meminimalisir penebangan pohon mangroove. Jalan tol ini akan selesai pada akhir Juli 2013.
"Strateginya optimalisasi sedikit mungkin menggunakan tanah, seidkit mungkin tidak menganggu mangrove, dan mengikuti arus nelayan,"
Jalan tol yang dioperasikan oleh anak usaha Jasa Marga yaitu Jasa Marga Bali Toll ini pun mengizinkan motor masuk. Pasalnya, lanjut Hadi, kebanyakan penduduk Bali adalah masyarakat berkendaraan roda 2.
"Dengan optimalisasi itu, ditambah potensi pasar banyak orang bali yang menggunakan motor. Jadi kita tambahlah motor," katanya.
Seperti diketahui, susunan kepemilikan proyek tol ini meliputi Jasa Marga sebesar 60%, PT Pelindo III sebesar 20%, PT Angkasa Pura I sebesar 10%, PT Wijaya Karya Tbk (Wika) sebesar 5%, PT Adhi Karya Tbk sebesar 2%, PT Hutama Karya Tbk sebesar 2%, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali sebesar 1%.
Sedangkan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam kepemilikan saham sedang dalam proses. Kami berharap skema sinergi BUMN dan Pemerintah Daerah ini dapat dilanjutkan untuk proyek-proyek infrastruktur komersial lainnya, sehingga tidak memberatkan APBN sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Tol atas laut ini rencananya dibuat untuk melayani jalur transportasi pertemuan KTT APEC pada Oktober 2013 nanti.
(zul/dnl)
