Proyek monorel ini masih menunggu perizinan berupa Peraturan Presiden (Perpres) penugasan yang dibahas dan disetujui oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Bagaimana nasib Perpres monorel ini?
Deputi V Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto menjelaskan, pihaknya masih belum memproses lebih jauh persetujuan Perpres yang diajukan oleh konsorsium BUMN. Hal ini dilakukan karena pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Belum masih nunggu Kemenhub. Harus dapat blessing dari dia (Kemenhub). Masalah proses nggak ada kendala. Nanti (persetujuan Kemenhub) barus diproses," ucap Luky kepada detikFinance Rabu (24/7/2013).
Persetujuan dimaksud adalah mengenai sinergi usulan rute dan pengembangan monorel Jabodetabek yang diajukan dengan sistem perkeretaapian Jabodetabek.
"Surat persetujuan Kemenhub yang diusulkan dengan rencana induk perkeretaapian Jabodetabek. Saya mau dorong Pak Tundjung (Dirjen Perkeretaapian Kemenhub) supaya cepat," tambah Luky.
Luky menyatakan proses persetujuan yang akan diproses dan dikeluarkan di tingkat Menkoperekonomian tidak akan berlangsung lama. Namun Luky
enggan menyebut target keluarnya Perpres monorel Jabodetabek. "Kita nggak ingin lama-lama," terangnya.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan menjelaskan, proses pembahasan monorel Jabodetabek masih berada di level Menko Perekonomian.
"Masih di Menko. Itu terkait dengan masalah pelaksanaan apakah menggunakan tender atau penunjukan langsung. Itu ada di tingkat Kemenko," tegasnya.
(feb/dnl)
