"Dari 33 Provinsi, SHS dan Pertani yang kinerjanya tidak dikeluhkan hanya di 5 daerah yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Papua, sisanya kinerja dua BUMN ini dikeluhkan petani termasuk kepala dinas pertanian," kata Direktur Jenderal Tanamanan Pangan Kementerian Pertanian, Unhoro Kasih Anggoro di acara Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2013, Hotel Ciputra, Jakarta, Senin (16/9/2013).
Berdasarkan laporan para kepala dinas di daerah, Anggoro mengatakan para petani siap membeli benih dengan harga yang telah ditentukan pemerintah. "Tapi penyediaanya benihnya bermasalah dari 2 BUMN ini," ucapnya.
Menurutnya benih subsidi diberikan ke petani pada hakekatnya adalah menjadi insentif supaya terjadi pergantian varietas tanaman yang ditanam petani sehingga harga benih terkendali.
"Jika dalam hal pengadaannya saja terganggu maka salah satu tujuan adanya benih subsidi tersebut pasti terganggu," ujarnya.
Agar hal ini tidak menjadi hambatan berikutnya, ia meminta kepada setiap Kepala Dinas Pertanian mengalokasikan dalam APBD dana cadangan benih daerah.
"Alokasi dalam APBD untuk dana cadangan benih daerah ini sangat banyak manfaatnya, namun baru sekitar 8 daerah yang melakukan ini yakni Sulawesi Utara, Jawa Timur, Lampung, Babel, Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Barat dan Riau," katanya.
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
