"Kita serahkan pada BUMN atau BUMD. Mungkin (nilai proyek) bisa Rp 2 triliun lebih, tergantung berapa ruas jalannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok saat ditemui di SMA Canisius, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2013).
Menurut Ahok, dengan diserahkannya proyek tersebut ke perusahaan negara dan daerah maka sumber pendanaannya akan makin mudah. Pihak perbankan pun akan mulai melirik.
Ia juga sengaja tidak mengajak pihak swasta karena proyek tersebut dinilai tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari kacamata korporasi.
"Swasta saya kira tidak mau ikut ya karena kurang menguntungkan. Siapa yang mau ikut, belum jelas barangnya juga," ujarnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, sudah mempersiapkan sejumlah peraturan daerah untuk membatasi 'banjir mobil murah'. Selain menyurati Wapres, Jokowi juga akan menerapkan perda yang mengatur kebijakan nomor polisi ganjil-genap hingga ERP.
Namun masalahnya, ERP dan nomor polisi ganjil-genap itu tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Semua kebijakan tersebut baru bisa berjalan jika transportasi massal untuk DKI Jakarta telah siap.
Ahok sendiri menargetkan penerapan ERP bisa terpasang di jalan-jalan utama Jakarta mulai tahun depan. Pemasangan ERP tahap awal akan dilakukan pada jalan yang sudah terhubung dengan TransJakarta, misalnya koridor I dari Ratu Plaza Blok M ke Monas hingga ke Kota Tua. Selain itu, akan juga diberlakukan di jalur Kuningan.
(ang/gah)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
