"Ya kita lihat saja nanti jebol apa tidak," ucap Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng kepada detikFinance mengatakan, mobil murah adalah mobil yang menerapkan teknologi hijau.
"Sudah seharusnya mobil LCGC itu pakai bahan bakar yang berkualitas lebih baik, atau minimal Ron 92, atau kalau di sini Pertamax," ucap Andy.
Andy merasa yakin, pemilik mobil murah akan berpikir ulang mengisi BBM subsidi (premium) yang harganya memang lebih murah, namun kualitasnya tidak bagus untuk mobil berteknologi hijau.
"Rugilah kalau mobil green technology pakai BBM subsidi," kata Andy.
Ditambahkan Sekeetaris BPH Migas Djoko Siswanto, pemerintah harus cepat mengeluarkan aturan larangan mobil murah tersebut pakai BBM subsidi.
"Saya dengar para menteri akan mengeluarkan aturan larangan mobil murah beli BBM subsidi, kalau itu ada maka tidak perlu khawatir," kata Djoko.
"Antisipasinya kan saat ini penyerapan kuota BBM subsidi kepada badan usaha selain Pertamina seperti AKR, SPN dan lainnya masih jauh di bawah kuota, mereka jatahnya ada 1 juta KL. Kalau kuota Pertamina jebol, kita bisa alihkan jatah badan usaha lainnya ke Pertamina, jadi tidak perlu ke DPR untuk minta tambahan kuota," ujar Djoko.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
