Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri dalam konferensi pers usai pertemuan di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, Jumat (20/9/2013)
"Yang dibawa ke leaders meeting adalah infrastruktur, jadi diminta tolong Indonesia sebagai Chairman untuk summary, sampaikan ke leader. Jadi ini akan ada deklarasi ke leaders meeting," ungkapnya.
Persoalan infrastruktur menurut Chatib memang menjadi pusat perhatian negara-negara APEC. Mulai dari persiapan proyek hingga skema pembiayaan yang harus terstandarisasi dan terukur. Ini menjadi masalah terutama bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan investasi untuk infrastruktur.
"Masalahnya hampir sama. Kita undang orang datang di Indonesia tapi kita tinggalin di airport, dibiarkan saja. Atau sama dengan naik ke puncak gunung Gede tapi mau beli masakan Jepang. Nggak bisa, harus dibikin dulu restorannya. Seperti itu lah masalahnya," ujar Chatib.
Awalnya, menurut Chatib isu ini mendapat hadangan dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Akan tetapi, setelah disiapkan skema Publik Private Partenership (PPP) sebagai ukuran proyek infrastruktur, semua pihak pun setuju.
"Tadinya isu finansial ini bagi negara maju itu agak alergi. Karena mereka mikirnya kalau kita mau infrasruktur kita minta uang. Bukan itu, justru kita lihat budget pemerintah dan utang terbatas, lebih baik kita undang swasta masuk. Karena itu iklim investasi diperbaiki. Termasuk masalah tanah diselesaikan, kita belum bisa selesaikan itu tapi bawa konsep itu. Ini dinilai konsep menarik," paparnya.
(mkl/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
