Bagaimana Keberpihakan Pemerintah di Sektor Maritim?

Jakarta -Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla punya program pembangunan 10 pelabuhan. Duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pun menjanjikan pembangunan sejumlah pelabuhan baru dan revitalisasi yang sudah ada. Pengembangan sektor maritim juga didorong pemerintah saat ini melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Nah, di sini lah kita melihat keberpihakan di sektor maritim. Itu harus dipersiapkan cepat, nggak bisa printil-printil. Harus ada komitmen," kata Edib Muslim, Kepala Divisi Komunikasi Publik dan Promosi Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) saat berbincang bersama detikFinance di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5/2014).


Menurut Edib, pembangunan infrastruktur yang hanya di darat tidak akan mampu mengatasi masalah yang ada di wilayah-wilayah terpencil yang memang harus diakses melalui laut. Pembangunan 1 km jalan darat bisa menghabiskan dana sedikitnya Rp 100 miliar, tetapi belum mampu mengatasi sulitnya akses perpindahan orang dan barang.


"Jalan tol itu kan 1 km Rp 100 miliar, berarti 1 km bisa dapat 1 kapal. Kita mau bikin jalan tol Jakarta- Surabaya 850 km bisa saja, tapi tidak dalam waktu yang segera. Tapi kalau shipping kan oke," papar Edib.


Selain itu, lanjut Edib, pengembangan sektor maritim juga mampu menekan biaya logistik. Muatan dalam jumlah yang sangat besar lebih efektif melalui jalan laut, yang juga tidak merusak konstruksi jalan darat.


"Volume yang dibawa 1 kapal itu bisa 100-150 truk. Berarti ini sudah nggak ngerusak jalan," kata Edib.


(drk/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!