Edib Muslim, Kepala Divisi Komunikasi Publik dan Promosi Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), menyatakan konsep Jokowi tersebut sebenarnya sudah ada dalam program Sistem Logistik Nasional dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
"Ini sudah berjalan. Hambatan ada, tetapi kalau tujuan kita sudah satu ya kita bicarakan apa hambatannya. Pak Menko Perekonomian bilang satu hal yang paling mahal di indonesia itu koordinasi, komunikasi. Kalau tidak ngumpul tidak ketemu," tutur Edib kala berbincang dengan detikFinance, Kamis (22/5/2014).
Akibat belum terbangunnya sektor maritim, lanjut Edib, biaya logistik di Indonesia menjadi sangat mahal. "Rp 1.700 triliun, itu biaya logistik kita. Masa' tidak kuat kita punya maritim? Harus dibangun, misalnya 1/10-nya itu sudah Rp 170 triliun. Itu harus bisa diambil," tegasnya.
Indonesia, tambah Edib, mesti menggunakan pelabuhan negara tetangga karena di dalam negeri belum cukup memadai. "Taksiran saya, tidak kurang US$ 20 miliar (Rp 200 triliun) uang keluar ke orang lain," ungkapnya.
Kalau pengembangan maritim Indonesia sudah berjalan, demikian Edib, maka potensi dana sebesar itu bisa dinikmati di dalam negeri. "Uangnya masuk ke kantong kita sendiri, tidak kabur, tidak tercipta current account deficit. Happy dong?" tuturnya.
(hds/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
