Faktor keuntungan yang berlaku sama di seluruh Indonesia, namun dukungan infrastruktur yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa, jadi penyebabnya.
"Margin usaha penyaluran BBM khususnya BBM subsidi berlaku nasional, seluruh Indonesia margin yang ditetapkan pemerintah sama," ucap Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa kepada detikFinance ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (23/5/2014).
Fanshurullah mengungkapkan misalnya margin PT Pertamina (Persero) ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 2046 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Tahun Anggaran 2013.
"Dimana untuk premium dan biopremium marginnya 3,32% MOPS + Rp 484 per liter, solar dan biosolar 2,17% MOPS + Rp 521 per liter dan minyak tanah 2,49% MOPS + Rp 263 per liter, ini berlaku se-Indonesia," katanya.
MOPS (Mean of Plats Singapore) adalah salah satu sumber acuan harga minyak di pasar Singapura. Ini digunakan karena Indonesia sebagian besar impor BBM dari Singapura.
"Akibatnya, Pertamina ya lebih suka bangun SPBU di Jawa, daripada susah dipelosok, mending di Jawa yang infrastrukturnya sudah ada, pasarnya (pembeli) banyak," katanya.
Ia mengatakan jika margin berlaku berdasarkan wilayah, maka badan usaha seperti Pertamina, AKR Corporindo, Surya Parna Niaga dan badan usaha lebih semangat bangun SPBU di luar Jawa.
Menurutnya seharusnya margin usaha di Jawa sama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua berbeda. Artinya semakin jauh lokasi daerahnya maka marginnya harus makin tinggi karen biaya distribusi yang makin mahal. Sedangkan makin besar kotanya seperti di Jawa marginnya makin kecil karena infrastruktur dan pasarnya sudah mendukung.
"Jika Pertamina tidak sanggup salurkan BBM subsidi yang ada dipelosok daerah bahkan perbatasan, maka badan usaha yang lain yang berminat silakan saja, kita akan tawarkan ke mereka," tutupnya.
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
