Edib Muslim, Kepala Divisi Komunikasi Publik dan Promosi Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), menyatakan konsep Jokowi tersebut sebenarnya sudah ada dalam program Sistem Logistik Nasional dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
Menurut Edib, konsep ini punya keunggulan dibandingkan pengembangan infrastruktur lainnya yaitu tidak perlu proses pembebasan lahan. Selama ini, pembangunan infrastruktur penghubung (connectivity) banyak yang terhambat karena masalah ini.
Dari sisi biaya, lanjut Edib, juga lebih murah karena lebih sedikit proses yang harus dilalui. "Hal yang paling krusial adalah minim sekali konflik. Kalau kita menggunakan laut sebagai moda, tidak ada pembebasan laut, tidak ada pembuatan jalan, pengaspalan, dan sebagainya. Moda transportasinya tinggal diubah dari truk ke kapal," papar dia kala berbincang dengan detikFinance, Kamis (22/5/2014).
Selain itu, lanjut Edib, konsep 'tol' laut ini juga mampu menggerakkan industri maritim nasional. Hingga saat ini masih ada anggapan bahwa industri maritim seperti perkapalan punya risiko yang tinggi sehingga tidak mudah untuk memperoleh pembiayaan.
"Nanti ada industri perkapalan. Kalau sudah maju, dia statusnya tidak lagi high risk. Sangat economical," tegas Edib.
Dengan begitu, tambah Edib, semakin banyak pengusaha swasta yang ingin terjun di sektor perkapalan. "Nanti tidak lagi hanya PT PAL, dock perkapalan akan lebih tersebar," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa konsep 'tol' laut ini adalah mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada kapal besar yang setiap hari lalu-lalang dan menjadi tulang punggung logistik nasional.
"Seharusnya ini dirintis oleh pemerintah. Kapalnya pemerintah, Pelni bisa, BUMN lain bisa. Tapi tidak oleh maskapai besar asing," kata Jokowi, kemarin.
Tujuan dari proyek ini, menurut Jokowi, adalah mempersempit bahkan meniadakan disparitas harga antar wilayah. "Ada kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan harga yang beda antara di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Manajemen distribusi logistik ini yang harus diperbaiki," tegasnya.
(hds/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
