"Ini kita punya masalah, utang luar negeri swasta meningkat. Kenapa, karena kalau swasta pinjam dolar ke luar negeri itu cost lebih murah dibandingkan pinjam rupiah di Indonesia," tegas CT, sapaan Chairul, di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/5/2014) malam.
Faktor kedua, lanjut CT, adalah sudah agak sempitnya ruang pemberian kredit perbankan nasional. "LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan di Indonesia sudah lebih dari 90%. Artinya, kemampuan perbankan nasional memberikan pinjaman ke dunia usaha ada limitasinya," papar dia.
Bank Indonesia (BI), tambah CT, wajar apabila punya kekhawatiran jika utang luar negeri meningkat pesat. Pasalnya, utang luar negeri harus dibayar dengan valas sementara pengusaha memperoleh pendapatan dalam rupiah. Ini menyebabkan adanya risiko ketika nilai tukar bergejolak.
"BI punya kekhawatiran, jangan sampai terjadi missmatch. Saya sudah sounding ke BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), secara bertahap kita akan duduk bersama untuk mengatasinya," jelas CT.
CT menyebutkan hingga saat ini belum ada kebijakan seputar utang luar negeri ini. Namun, seluruh otoritas yang terlibat butuh koordinasi.
"Untuk LDR ada di OJK, sistem pembayaran di BI, dan sektor riil di pemerintah. Butuh koordinasi, dan salah satu tugas menko untuk mengatasinya," ucap CT.
Sebagai informasi, BI mencatat utang luar negeri Indonesia pada Maret 2014 sebesar US$ 276,5 miliar, tumbuh 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Utang ini terdiri dari US$ 130,5 miliar utang publik dan US$ 146 miliar utang swasta.
Pada Maret 2014, utang luar negeri swasta tumbuh 12,2% secara tahunan. Lebih tinggi dibandingkan sektor publik yang tumbuh 5,1%. Jika dibandingkan secara bulanan (Februari ke Maret), maka pertumbuhan utang luar negeri swasta adalah 1,9% sementara utang luar negeri publik tumbuh 1,1%.
(hds/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
