Pemerintah baru mendatang menjadi harapan baru agar masalah ini bisa diselesaikan. Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta yang juga tim ekonomi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK mengatakan pihaknya sudah punya konsep untuk mengatasi masalah ini.
Arif mengatakan ada beberapa pendekatan yang akan dilakukan pihaknya jika nanti jadi penguasa baru. "Pengendalian BBM subsidi menurut kami ada dua pendekatan," katanya kepada detikFinance, Kamis (22/5/2014)
Ia menjelaskan dua pendekatan itu antara lain dari sisi produksi kendaraan dan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) atau pengendalian permintaan BBM.
Pertama, dari sisi pengendalian produksi akan dibuat mekanisme disinsentif bagi para pabrikan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil. Para pabrikan mobil didorong memproduksi kendaraan non BBM atau membuat kendaraan bertenaga BBM namun hanya bisa memakai BBM subsidi. Apabila produsen tak mematuhinya akan ada disinsentif kepada pabrikan, sehingga mereka dipaksa secara langsung mendukung upaya pengendalian BBM bersubsidi.
"Konkretnya misalnya pabrikan melakukan modifikasi mesin. Payung hukumnya perlu Perpres, atau hanya keputusan menteri perindustrian saja, mobil LCGC saja hanya perlu peraturan menteri," katanya.
Kedua, pendekatan pengendalian konsumsi BBM, ada dua cara yaitu dari sisi pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan pemanfaatan energi lain selain BBM untuk pembangkit listrik.Next
(hen/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
