Syahrul mengatakan, sebagai pemimpin di Sulsel, dirinya terus menjamin ketersediaan suplai bahan kebutuhan pokok di daerahnya.
"Ada 22 bahan pokok tiap bulan selalu dikontrol oleh Bupati dan Walikota di Sulawesi Selatan. Ada 5 daerah inti, tiap bulan mereka laporan. Ini tugas Gubernur, kalau ada distribusi produk tidak bisa dikontrol, harus segera diberhentikan," terangnya dalam acara Sarasehan Nasional: Kebangkitan Ekonomi Bangsa di Ruang Chandra, Gedung Kebon Sirih lantai 6, Kompleks Perkantoran BI Jakarta, Selasa (20/05/2014). .
Hasilnya, Sulawesi Selatan mampu menekan angka inflasinya menjadi hanya di bawah 2%. "Berkat kontrol yang kami lakukan, Sulawesi Selatan bisa menekan inflasinya di bawah inflasi nasional. Inflasi kami bahkan di bawah 2%," tandasnya.
Pada acara yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, dan kepala daerah ini, Syahrul mengakui memang sulit menjaga inflasi di daerahnya.
"Menghadapi lapangan dan kompleksitas yang begitu banyak, Gubernur memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Bahkan lebih berat dibandingkan tugas menteri perekonomian," ujar Syahrul.
Tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menekan inflasi di masing-masing daerah, lanjut dia, adalah memastikan ketersediaan bahan pokok dengan jumlah yang sesuai dan dengan harga yang terjangkau.
"Masyarakat tidak boleh bersoal dengan berasnya, tidak boleh bersoal dengan minyaknya, tidak boleh bersoal dengan gasnya, bahkan tidak boleh ada bom teroris meledak di daerah saya. Itu tugas Gubernur," ujar dia.
(dnl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
