Keduanya sama-sama mengusung ekonomi kerakyatan. Lalu, apa yang membedakan program keduanya dan mana yang lebih menarik bagi masyarakat?
Analis OSO Securities Supriyadi menilai, program ekonomi kerakyatan memang salah satu yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Pasalnya, masyarakat sangat menunggu perubahan dari program ekonomi kerakyatan yang telah dibentuk.
"Pada dasarnya program keduanya bagus mengusung ekonomi kerakyatan, itu yang merupakan produk jualan mereka. Namun siapa pun yang jadi nanti harus bisa kolaborasi berbagai program agar Indonesia berkembang menjadi lebih baik," ungkap dia kepada detikFinance, Kamis (22/5/2014).
Menurutnya, program ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan Jokowi-JK lebih menekankan kepada proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan trasnportasi. Hal ini menjadi fokus utama yang memang diinginkan rakyat saat ini.
"Sebelumnya masyarakat melihat kinerja Jokowi di DKI juga. Jokowi menjanjikan pembenahan infrastruktur dari internal termasuk SDM. Program ini dia usung saat jadi capres yaitu mengatasi proses distribusi yang masih terkendala infrastruktur. Dimungkinkan infrastruktur akan lebih kencang oleh Jokowi. Jika infrastruktur membaik otomatis sektor konstruksi, semen, properti, dan otomotif juga mengikuti," terang dia.
Selain soal infrastruktur, Supriyadi menyebutkan, birokrasi menjadi perhatian pasangan Jokowi-JK. Ini merujuk pada masih berbelitnya sistem birokrasi di Indonesia.
"Birokrasi dikurangi, hal-hal yang berbelit dipangkas, ini yang disukai pasar nggak bertele-tele," katanya.
(drk/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
