Jokowi-JK: Rp 40 Triliun BBM 'Terbakar' Karena Jalanan Macet

Jakarta -Pasangan calon presiden dan wakilnya, yaitu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) punya strategi untuk mengurangi subsidi BBM Rp 60 triliun per tahun. Sejumlah strategi akan dilakukan pasangan ini di sektor energi.

Dalam bahan infografis program kerja komplit Jokowi-JK yang dikutip, Jumat (4/7/2014), pasangan ini menyatakan bakal melakukan penataan transportasi publik dan tata kota. Jadi pasangan ini akan membuat transportasi publik yang nyaman, efisien, dan murah. Tujuannya untuk menekan pemborosan konsumsi BBM karena macet yang mencapai Rp 40 triliun per tahun.


Terkait kebijakan energi, pasangan ini memaparkan dalam program komplitnya, Indonesia perlu mengalihkan konsumsi bahan bakar dari BBM ke gas dengan cepat. Karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur gas yang luas.


Kemudian, pasangan ini juga berniat untuk mengurangi impor minyak. Lewat semua program ini, Jokowi-JK ingin mengurangi subsidi BBM Rp 60 triliun per tahun.


Pada paparannya, saat ini produksi migas nasional adalah 2,3 juta barel setara minyak per hari. Namun produksi minyaknya hanya sekitar 850 ribu barel per hari, dan gas 1,45 juta barel setara minyak per hari.


Tapi komposisi konsumsi bahan bakar di Indonesia didominasi oleh BBM ketimbang gas. Akhirnya, Indonesia harus mengimpor BBM 1,5 juta barel per hari. Sementara karena konsumsi gas hanya 800 ribu barel setara minyak per hari, maka gas dalam negeri harus diekspor.


Padahal dalam paparan tersebut disampaikan, karena diimpor, harga BBM itu keekonomiannya adalah Rp 11.000/liter. Sementara harga bahan bakar gas (BBG) hanya Rp 4.000 per liter setara premium (lsp). BBG lebih murah karena banyak diproduksi dalam negeri.


Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan BBG, tak hanya untuk kendaraan pribadi, tapi juga untuk transportasi publik. "Kurangi minyak, tambah gas, bangun infrastruktur gas. Minyak mahal banyak diimpor, gas murah banyak dalam negeri," demikian bunyi program kerja tersebut.


Jokowi-JK berjanji memberikan insentif kepada perusahaan yang akan membangun infrastruktur gas, sehingga jaringan gas meluas di Indonesia.


Sementara terkait makin turunnya produksi minyak nasional, Jokowi-JK berencana merevitalisasi sumur-sumur minyak tua, mengoptimalisasi produksi minyak, dan memangkas birokrasi perizinan.


(dnl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!