Dana untuk pembangunan infrastruktur harusnya dikerjakan oleh investor swasta, baik itu lokal maupun asing.
"Infrastruktur yang bisa dilakukan oleh dunia usaha seperti BUMN, swasta nasional dan asing sebaiknya APBN jangan pernah masuk. Kenapa? Karena orang kaya sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak perlu lagi infrastruktur seperti jalan tol APBN masuk," ujar Menko Perekonomian Chairul Tanjung di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Akan tetapi, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur oleh dunia usaha, pemerintah perlu membantu mempercepat proses perizinan.
"Yang dia butuh kepastian seperti konsesi berapa tahun, return-nya sekian. Pemerintah tugasnya kasih kepastian itu. Pemerintah tidak usah ikut-ikut untuk infrastruktur yang digunakan orang kaya. Biarkan mereka bergerak dan kita mendapatkan manfaatnya. APBN kan limited (terbatas). Ini hal-hal yang menjadi pegangan pemerintah mendatang," papar pria yang akrab disapa CT ini.
Sedangkan APBN sendiri nantinya digunakan untuk membangun infrastruktur yang tidak menarik dikerjakan sektor swasta baik domestik, asing, BUMN. Contohnya bangun waduk, irigasi pertanian, serta jalan-jalan desa. Intinya APBN dialokasikan untuk hal-hal yang terkait kesejahteraan rakyat khususnya rakyat yang tergolong miskin dan hampir miskin yang jumlahnya 100 juta orang.
"Dengan begitu akan terjadi keseimbangan dan terjadi penurunan kesenjangan yang ada. Inilah yang harus dilakukan pemerintah mendatang," jelasnya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
