"Indikasi yang memungkinkan terjadinya praktik mafia adalah pelaku yang terbatas. Pasarnya menjadi oligopolistik, sehingga bisa melakukan kolusi," tegas Iwantono kepada detikFinance, Sabtu (5/7/2014).
Iwantono mengatakan, dalam pasar yang oligopolistik tidak ada namanya transparansi. "Kita tidak tahu barang itu ada di mana sehingga harganya mudah dimainkan," ujarnya.
Iwantono mencontohkan kasus impor daging sapi. Menurutnya, importir komoditas ini tidak banyak. Negara pemasoknya pun terbatas yaitu Australia atau Selandia Baru.
"Importir ini jadi penguasa pasar. Mereka membunuh pesaing-pesaingnya, yang notabene peternak kecil. Ketika ada pemain baru yang masuk, mereka gelontorkan stok ke pasar sehingga harga drop. Begitu pemain baru ini tidak bisa bertahan, mereka menaikkan harga," papar Iwantono, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Tidak hanya untuk daging sapi, Iwantono mengungkapkan adanya praktik mafia juga terindikasi ada di impor komoditas lainnya seperti beras, gula, atau kedelai. "Pemainnya sangat terbatas, sementara konsumennya banyak sekali. Sulit bagi pemain baru untuk masuk," tuturnya.
Pemerintahan baru, menurut Iwantono, harus berani untuk memberantas praktik-praktik seperti ini. Caranya adalah dengan membuat pasar menjadi transparan.
Supaya pasar lebih transparan, harus lebih banyak pelaku yang masuk di bisnis tersebut. "Jadi, kuncinya adalah mudahkan perizinan, potong birokrasi. Dengan begitu pelaku usahanya akan semakin banyak, terbentuk persaingan sempurna, dan tidak bisa sembarangan memainkan harga," jelas Iwantono.
Selain membentuk pasar yang lebih transparan, penegakan hukum juga sangat penting untuk memberantas para mafia ekonomi. "Waktu saya menjadi ketua KPPU, penah mendapat kasus izin impor yang sama bisa dipakai berkali-kali. Penegakan hukum menjadi sangat penting," katanya.
Oleh karena itu, Iwantono berharap dalam debat calon presiden malam ini tentang pangan dan energi akan muncul komitmen politik untuk memberantas praktik mafia. "Pak JK (Jusuf Kalla) sudah pernah menyatakan ini. Namun harus ditegaskan lagi, supaya menjadi komitmen politik dan kami akan tagih nanti," ucapnya.
(hds/rrd)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
