Pertemuan yang berlangsung bersama petinggi Kemenkeu dari pukul 10.30 WIB sampai 14.30 WIB tidak memberikan hasil yang diharapkan karyawan Merpati. Karyawan Merpati menuntut pembayaran gaji hingga tunjangan hari raya.
"Terkait solusi hak normatif pegawai seperti gaji, THR, dan utang pegawai lainnya, Kemenkeu belum menerima surat terkait penyelesaian hal itu," kata Koordinator Aksi Demo Merpati Purwanto usai bertemu petinggi Kemenkeu, Rabu (13/8/2014).
Alhasil ratusan karyawan Merpati pulang dengan tangan hampa. Kemenkeu hanya menerima surat permohonan program restrukturisasi non cash yakni debt equity swap dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham Merpati.
"Hasilnya dari pertemuan hari ini bahwa Kementerian BUMN baru luncurkan surat terkait restrukturisasi Merpati non cash berupa debt equity swap. Itu konversi utang pemerintah dan BUMN," ujarnya.
Karena tidak memperoleh hasil, besok pagi ratusan karyawan Merpati akan mendatangi Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan. Karyawan mendesak agar Menteri BUMN Dahlan Iskan memasukkan surat permohonan pembayaran hak-hak normatif karyawan kepada Kemenkeu.
"Kita dorong Kementerian BUMN untuk luncurkan permohonan selesaikan hak-hak karyawan. Nanti kita sepakat fokus disitu," jelasnya.
Purwanto menjelaskan hingga kini manajemen belum membayar gaji karyawan Merpati selama 8 bulan. Karyawan juga tidak menerima pembayaran tunjangan hari raya. Pada dasarnya karyawan setuju jika diberhentikan namun harus ada kejelasan penyediaan pembayaran pesangon.
"Kami minta kalau Merpati hidup utamakan gaji. Kalau tutup segera sediakan pesangon," jelasnya.
(feb/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
