Menurut Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, tujuan dari berbagai kebijakan ini adalah untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi. Seperti diketahui, jatah BBM bersubsidi tahun ini dipotong dari 48 juta kiloliter (KL) menjadi 46 juta KL.
"Jadi kalau mau masuk tol harus isi dulu. Yang lain silakan cari di luar Jakpus," ujar CT, sapaan Chairul Tanjung, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/8/2014).
CT berpesan masyarakat tidak perlu menanggapi kebijakan ini secara berlebihan. "Dari 48 juta KL ke 46 juta KL hanya 2 juta KL, hanya 0,5%. Jadi tidak akan ada apa-apa kok," ujarnya.
Apakah di daerah lain juga akan dilarang menjual solar bersubsidi seperti di Jakpus? "Sementara tidak akan mengambil kebijakan yang bisa menggangu stabilitas sosial dan politik. Kita tahu proses pemilu belum selesai, kita tidak akan mengambil langkah yang tidak perlu," tegas CT.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng mengatakan alasan dipilihnya Jakpus adalah untuk percontohan. "Jakarta Pusat itu sebagai percontohan. Jika berjalan lancar ini akan dilanjutkan ke wilayah lainnya," tuturnya.
Alasan kedua, lanjut Andy, karena konsumsi solar subsidi di Jakarta Pusat relatif kecil sehingga jika dihilangkan akan minim gejolak. "Jadi kalau dihilangkan tidak ada masalah, kan di wilayah lain masih ada," katanya.
Alasan ketiga adalah untuk menghindarkan dari upaya penyalahgunaan BBM subsidi. "Setiap SPBU Jakarta Pusat itu pasokan solar subsidinya 10 KL, relatif kecil. Tapi realisasi penjualannya hanya 4 kilo liter. Artinya masih ada 6 KL, itu ke mana? Bisa saja dijual ke tempat lain (industri), makanya kita hapus saja," jelas Andy.
(hds/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
