Namun menjadi masalah, ketika anggaran untuk pelaksanaan rapat di lingkup pemerintahan tersebut bernilai fantastis. Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mencatat angka Rp 18 triliun untuk rapat pemerintah di dalam dan luar kota.
Anggota Komisi XI DPR Dolfie OF Palit menyebutkan, besarnya anggaran tersebut akibat rapat tidak jarang berlangsung di hotel berbintang. Lengkap dengan fasilitas-fasilitas mewah yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.
"Itu kan rapatnya di hotel-hotel. Makanya anggaran besar," tegasnya kepada detikFinance, Kamis (25/9/2014).
Padahal untuk sebuah rapat di dalam kota, lanjut Dolfie, harusnya bisa mengoptimalkan ruangan kantor. Menurutnya kantor kementerian sudah menyediakan fasilitas yang tidak kalah mewah.
"Rapatnya kan harusnya bisa di kantor. Kenapa harus ke hotel?" ujarnya.
Dalam catatan Tim Transisi Jokowi-JK, pemerintah menghabiskan anggaran sampai Rp 11,6 triliun untuk rapat di dalam. Sementara sisanya adalah untuk di luar kota.
Rapat tergolong pagu belanja barang yang digunakan untuk membiayai semua hal yang dikonsumsi untuk penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Termasuk di dalamnya biaya pembangunan gedung untuk kantor pemerintahan dan pembelian alat-tulis kantor.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
