"Kami sadar bahwa kontrak kami selaku operator di Blok Mahakam berakhir pada 2017. Blok tersebut milik negara, kami hanya membantu produksi migas, habis kontrak selesai, bagi kami tidak ada masalah," ujar Total E&P President for Asia-Pacific Jean-Marie Guillermou ditemui di Gedung WTC I, Sudirman, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Namun, Total mengusulkan, agar setelah kontrak berakhir 2017, ada masa transisi selama 5 tahun dimulai 1 Januari 2018. Agar ada transfer ilmu, pengalaman, data teknis di Blok Migas yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.
"Yang kita pikirkan itu Blok Mahakam-nya, kalau kita langsung tinggal begitu saja, produksi di sana langsung turun drastis, pendapatan negara turun. Ada lagi kontrak penjualan gas ke luar negeri yang harus dipenuhi dan yang paling penting nasib tenaga kerja di Blok Mahakam yang sebagian besar merupakan orang Indonesia," katanya.
"Asal tahu saja, jumlah pegawai Total E&P Indonesie mencapai 27.000 pegawai dan 97% adalah orang Indonesia," tegasnya.
Untuk itu, kata Guillermou, dia mengusulkan adanya masa transisi. hHal tersebut juga pernah dilakukan Total saat mengelola blok migas di Thailand.
"Di Thailand kita ada kelola blok migas, saat itu kontraknya habis. Namun pemerintah Thailand memutuskan agar ada transisi selama 5 tahun dan masuklah PTT EP (BUMN energi Thailand). Kita ada transfer pengetahuan, pengalaman, dan data teknis. Bahkan setelah masa transisi selesai, pemerintah Thailand memutuskan agar kami tetap ikut bersama PTT EP mengelola blok migas tersebut, agar produksinya terus meningkat," jelasnya.
"Apalagi tiap tahun, Total terus menggelontorkan investasi US$ 2,5 miliar, agar produksi Blok Mahakam tidak turun. Itu bukan dana yang kecil. Kita tidak melihat keuntungan di sini, ini baik bagi negara Indonesia," tutupnya.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
