"Februari itu waktu normal APBN-P, supaya siap. Jangan tergesa-gesa. Tapi terserah pemerintah yang akan datang," ungkapnya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Armida menjelaskan, pada awal Oktober sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) secara teknokratik. Saat pemerintahan Jokowi mulai bekerja, maka harus menjalani proses konsultasi publik.
"Selama November melakukan konsultasi publik secara luas yang dilakukan seperti 5 tahun lalu. Namanya National Summit," terangnya.
Kemudian, pemerintah baru akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Dalam forum tersebut, akan berkumpul seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
"Setelah sebulan konsultasi, Musrenbangnas dilakukan," ujar Armida.
Pada Januari, seperti tahun-tahun sebelumnya, dokumen RPJMN baru tersedia. Jadi untuk APBN-P bisa dilakukan setelahnya atau Februari.
"APBN-P itu baru bisa dilakukan perubahan apabila sudah berjalan. Boleh Januari, tapi Januari itu kan belum ada RPJMN. Kecuali RPJMN selesai Desember," jelasnya.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
