Hotel di Bali 'Perang' Harga, Pengusaha Minta Pemda Tak Obral Izin

Jakarta -Kalangan pengusaha hotel yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pemerintah pusat dan daerah mulai mengendalikan investasi properti, khususnya sektor perhotelan. Pengendalian bisa dilakukan dengan memberikan izin pembangunan hotel yang lebih selektif berdasarkan tata ruang wilayah.

"Kita berharap pemerintah melakukan pengendalian untuk investasi perhotelan," ungkap Sekretaris PHRI Bali Perry Markus kepada detikFinance, Minggu (14/9/2014)


Menurutnya dengan adanya pengendalian, setidaknya hotel yang dibangun lebih tertata lebih rapi. Pengusaha juga lebih tertib dalam melengkapi prosedur pembangunan hotel. Menurut Perry yang terjadi sekarang pembangunan hotel di Bali sangat tak terkendali.


"Misalnya tadinya ruko terus tiba-tiba jadi hotel. Kan hotel tidak sesederhana itu bangunannya. Energi dan pengelolaan limbah penting itu diperhatikan," jelasnya.


Selain itu, dengan adanya pengendalian dampaknya akan ada pemerataan zona-zona pembangunan hotel. Tujuannya agar pembangunan hotel tak menumpuk pada satu wilayah, yang mengabaikan tata ruang.


"Kalau liar dan tak terkendali itu yang bahaya. Seperti ruko jadi hotel itu tidak dalam perencanaan," sebutnya.


Menurut Perry saat ini di Bali banyak berkembang budget hotel dengan kelas bintang 3. Fenomena ini tak hanya di Bali, melainkan kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya.Next


(mkl/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!